Surabaya | PressDemocracy.com – Awal tahun 2026 menjadi catatan tersendiri bagi sebagian warga Kota Surabaya. Alih-alih menerima kabar baik, ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) justru masih menunggu hak gaji yang belum dibayarkan, sementara penerima Beasiswa Pemuda Tangguh harus menerima bantuan uang kuliah tunggal (UKT) menjadi sebesar hanya Rp 2,5 juta.
Sejumlah PPPK mengeluhkan belum cairnya gaji mereka hingga memasuki awal tahun. Kondisi ini memicu keresahan, mengingat banyak di antara mereka mengandalkan penghasilan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
“Ini seperti hadiah awal tahun dari pemerintah kota, tapi rasanya pahit. Kami sudah bekerja, namun hak kami belum diterima,” ujar salah satu PPPK yang enggan disebutkan namanya, Kamis (22/01/2026).
Selain persoalan gaji PPPK, kebijakan Pemkot Surabaya terkait Beasiswa Pemuda Tangguh juga menuai sorotan. Bantuan UKT yang sebelumnya dijanjikan penuh kini diberikan hanya sebesar Rp2,5 juta. Alasan yang disampaikan adalah banyaknya anak-anak ‘pejabat’ yang turut mendaftar sebagai penerima.
Mendengar hal itu yang merupakan keluhan masyarakat luas, Founding Areknom Suroboyo sekaligus pemerhati kebijakan publik ini mengajak para pemuda berfikir kritis dan solutif, karena Mas Rizki menilai kebijakan pemotongan tersebut keliru dan tidak menyentuh akar persoalan.
“Kalau banyak anak pejabat yang mendaftar, maka yang seharusnya diperbaiki itu proses pendaftarannya. Screening pendaftar beasiswa harus diperketat, lakukan survei langsung ke lapangan, bukan malah memotong UKT menjadi Rp2,5 juta,” tegas Mas Rizki.
Founding Areknom Suroboyo ini menambahkan, pemotongan bantuan justru berpotensi merugikan mahasiswa dari keluarga tidak mampu yang sejak awal menjadi sasaran utama program Beasiswa Pemuda Tangguh.
Berbagai pihak kini mendorong Pemkot Surabaya untuk memberikan penjelasan terbuka kepada publik.
“Sekaligus memastikan pembayaran gaji PPPK dilakukan tanpa penundaan dan kebijakan beasiswa dievaluasi secara menyeluruh agar kehadiran Negara terkesan lebih adil, transparan, dan tepat sasaran,” tegasnya lagi.
Transparansi dan keberpihakan kepada masyarakat kecil dinilai menjadi kunci agar program pemerintah benar-benar dirasakan sebagai solusi.
“Seharusnya bukan malah menambah beban baru bagi warganya di awal tahun, dan kami minta Pemkot harus lebih bijaksana lagi terkait permasalahan ini, agar segera tuntas sesuai harapan masyarakat di seluruh Kota Surabaya,” tandasnya.