Armuji dan MADAS Pilih Bergandengan Tangan Demi Surabaya Damai
Surabaya | PressDemocracy.com – Penyebutan nama organisasi masyarakat Madura Asli Sedarah (MADAS) yang menjadi polemik sempat memicu kegaduhan publik, akhirnya berujung pada langkah rekonsiliasi. Wakil Wali Kota Surabaya Armuji secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada jajaran Madas dalam pertemuan mediasi di Universitas dr Soetomo (Unitomo), Selasa (06/01/2026).
Pertemuan tersebut menjadi titik balik untuk meredakan ketegangan yang berkembang di ruang publik dan media sosial, sekaligus menegaskan komitmen bersama menjaga kondusivitas Kota Surabaya.
“Saya khilaf menyebut nama ormas. Saya mohon maaf. Tidak ada niat sedikit pun untuk menstigmatisasi Madas,” ujar Armuji di hadapan Ketua Umum DPP Madas, Mohammad Taufik, dan sejumlah tokoh masyarakat.
Armuji menjelaskan, pernyataannya yang menuai polemik muncul saat ia merespons laporan warga dalam sebuah inspeksi mendadak. Situasi tersebut kemudian berkembang luas setelah diliput media dan viral di media sosial.
Ia mengakui, dalam dialog yang disiarkan melalui kanal YouTube dan media sosial pribadinya, sempat menyebut nama Madas secara spontan. Namun, Armuji menegaskan penyebutan itu bukan untuk menyudutkan organisasi tertentu.
“Saya menyebut itu sekali, dan ternyata saya salah. Saya kira logonya Madas, ternyata setelah diklarifikasi itu bukan, tulisannya ‘gong xi fa cai’,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Umum DPP Madas Mohammad Taufik menegaskan bahwa organisasinya tidak terlibat dalam peristiwa yang dipersoalkan dan menolak stigma premanisme yang sempat melekat.
“Atas nama Madas, kami juga meminta maaf jika persoalan ini menjadi gaduh dan tidak kondusif. Tapi kami tegaskan, Madas bukan ormas preman,” kata Taufik.
Ia menjelaskan, peristiwa yang dipermasalahkan terjadi pada Agustus 2025, sedangkan dirinya baru menjabat sebagai Ketua Umum Madas pada Oktober 2025. Berdasarkan kajian internal dan tim hukum, tidak ditemukan keterlibatan organisasi dalam kejadian tersebut.
“Tidak ada satu pun berita acara yang menyebut Madas. Tidak ada kegiatan ormas di situ. Itu bukan aktivitas organisasi,” tegasnya.
Taufik mengakui bahwa ada individu yang disebut-sebut hadir dalam suatu acara, namun hal tersebut tidak otomatis menunjukkan keterlibatan organisasi.
“Kalau memang terbukti melanggar hukum, kami mendukung aparat untuk memproses. Organisasi tidak akan melindungi oknum,” ujarnya.
Ia menilai polemik yang berkembang dipicu oleh framing yang keliru terhadap simbol atau tulisan pada pakaian individu tertentu, sehingga menyeret nama organisasi.
“Ini akhirnya jadi gorengan di publik, padahal tidak ada kaitannya dengan Madas,” imbuhnya.
Baik Armuji maupun Taufik sepakat untuk mengakhiri polemik di ruang publik dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum. Keduanya juga menekankan pentingnya menjaga persatuan dan keharmonisan di Kota Surabaya.
“Kami mendukung Polda untuk menyelidiki. Kalau bersalah, silakan ditindak. Yang terpenting, Surabaya tetap aman dan rukun,” ujarnya.
Berkaitan dengan laporannya di Polda Jatim, dia mengaku secara resmi mencabut laporan terhadap Armuji yang sebelumnya dilayangkan.
“Saya menerima permintaan maaf. Kami akan mencabut laporan di Polda Jawa Timur. Kita memilih untuk bergandengan tangan,” tandasnya.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi contoh penyelesaian persoalan melalui dialog terbuka di Kota Surabaya, sekaligus penegasan bahwa perbedaan dan kesalahpahaman tidak boleh berkembang menjadi stigma yang merugikan kelompok tertentu.