Surabaya | PressDemocracy.com – Aroma dapur itu disebut higienis. Menu makanannya diklaim memenuhi standar gizi. Distribusinya berjalan atas nama program nasional yang mulia: memberi makan bergizi kepada anak-anak sekolah. Namun Senin siang itu, ruang-ruang kelas di kawasan Tembok Dukuh berubah menjadi tempat siswa menahan mual, muntah, dan pusing secara bersamaan. Sebagian menangis. Sebagian lemas. Sebagian lagi dilarikan ke rumah sakit.
Dibalik kotak makan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terselip pertanyaan besar yang kini menghantui para orang tua: Jika makanan yang tampak “baik-baik saja” ternyata membuat anak sakit, lalu siapa yang benar-benar mengawasi keamanan pangan mereka?
Hingga Senin sore (11/05/2026), laporan korban terus berdatangan dari sedikitnya 12 sekolah tingkat SD dan SMP di wilayah Tembok Dukuh, Surabaya. Ratusan siswa mengalami gejala serupa usai menyantap makanan dari SPPG Putra Garam. Puskesmas Tembok Dukuh bahkan harus merujuk sekitar 100 siswa ke RSIA IBI Dupak untuk penanganan lebih lanjut.
Di tengah kepanikan itu, suara paling jujur justru datang dari seorang ibu yang memilih tidak disebut namanya. Ia tidak bicara soal politik, tidak bicara standar laboratorium, tidak pula berbicara tentang program prioritas nasional. Ia hanya bicara sebagai orang tua.
“Lebih cocok saya bawakan masakan dari rumah saja, nggak usah makan MBG lagi,” katanya lirih.
“Kasian sekali lihat anak-anak,” imbuhnya.
Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi menyimpan krisis kepercayaan yang serius. Program yang dirancang untuk menjamin gizi anak perlahan berubah menjadi sumber kecemasan baru bagi keluarga.
Kepala Puskesmas Tembok Dukuh, drg. Tiyas P., menyebut gejala yang dialami siswa mayoritas masih tergolong ringan. Tim medis turun langsung ke sekolah-sekolah untuk melakukan penanganan cepat. Namun fakta bahwa ratusan siswa mengalami keluhan serupa dalam waktu hampir bersamaan membuat dugaan keracunan massal sulit diabaikan.
Polisi kini mulai melakukan penyelidikan. Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Edy Herwiyanto memastikan pihaknya telah menerjunkan anggota untuk mendalami kasus tersebut. Sementara Badan Gizi Nasional (BGN) Jawa Timur memilih menutup sementara dapur penyedia MBG sambil menunggu hasil laboratorium.
Ironisnya, hampir semua pihak yang turun ke lokasi menyampaikan kalimat serupa: dapurnya higienis, standar kebersihannya baik, SOP sudah dijalankan.
Lalu pertanyaannya menjadi lebih mengkhawatirkan: “Jika semua prosedur dianggap sudah benar, mengapa anak-anak tetap tumbang?”.
Di titik inilah tragedi ini tidak lagi sekadar persoalan makanan basi atau kebersihan dapur. Ini mulai menyentuh wilayah yang lebih dalam: lemahnya sistem pengawasan pangan publik.
Ketua DPRD Surabaya, Syaifuddin Zuhri, tampaknya membaca persoalan ini secara lebih substantif. Ia mengingatkan bahwa standar keamanan pangan tidak cukup hanya diukur dari bau, warna, atau tampilan makanan.
“Apakah makanan yang tidak bau itu sudah pasti bebas racun?,” ujarnya.
Pernyataan itu seperti tamparan terhadap pola pengawasan yang selama ini cenderung formalitas. Sebab dalam praktik distribusi makanan massal, ancaman terbesar justru sering kali tidak kasat mata: “Kontaminasi bakteri, kesalahan penyimpanan suhu, distribusi yang terlalu lama, hingga bahan pangan yang secara visual tampak layak tetapi telah terpapar mikroorganisme berbahaya”.
Program MBG sejatinya lahir dari niat besar negara untuk membangun generasi sehat. Tetapi program sebesar ini tidak bisa hanya bertumpu pada semangat politik dan seremoni distribusi. Ia membutuhkan sistem kontrol berlapis, audit rutin, pengujian laboratorium berkala, serta pengawasan independen yang ketat.
Jika tidak, anak-anak sekolah akan terus menjadi “tester” dari sistem yang belum matang.
Tanggapan sejumlah anggota DPRD Surabaya memang menunjukkan adanya kesadaran untuk melakukan evaluasi. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Surabaya, H. Budi Leksono, meminta keterlibatan lebih intens Pemerintah Kota Surabaya dalam pengawasan MBG. Sementara anggota Komisi D, H. Abdul Malik, meminta masyarakat menunggu hasil laboratorium sembari memastikan pemerintah telah turun tangan.
Namun publik sesungguhnya tidak hanya membutuhkan pernyataan menenangkan. Yang dibutuhkan sekarang adalah transparansi.
Masyarakat perlu tahu: “Bagaimana alur pengolahan makanan dilakukan? Berapa lama jeda antara memasak dan distribusi? Bagaimana metode penyimpanan lauk berbahan daging? Siapa yang melakukan quality control? Seberapa rutin sampel makanan diuji laboratorium sebelum dikonsumsi siswa?”.
Karena ketika program negara menyentuh tubuh anak-anak, toleransi terhadap kelalaian seharusnya nol persen.
Insiden Tembok Dukuh adalah alarm keras. Bukan untuk menghentikan program MBG, melainkan untuk menyelamatkannya dari kegagalan sistemik. Sebab program baik yang dijalankan dengan pengawasan buruk justru bisa melahirkan ketakutan kolektif.
Surabaya selama ini dikenal sebagai Kota Layak Anak. Tetapi predikat itu tidak diuji lewat slogan, melainkan melalui cara kota ini melindungi anak-anaknya saat krisis terjadi.
Dan hari ini, pertanyaan itu sedang menggantung di atas meja makan sekolah-sekolah: “Apakah negara benar-benar sudah memastikan makanan gratis itu aman disantap?”.
